POLITIK – Negeri ini dan sumber daya alam yang dimiliki adalah amanah anugerah dari Allah SWT harus dikelola sebaik-baiknya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Perjalanan Indonesia dari mulai perjuangan merebut kemerdekaan, sampai masa reformasi hari ini hasil dari sebuah perjuangan yang berdarah darah, sudah sepantasnya siapapun yang memimpin negeri ini melaksanakan semua amanah perjuangan para pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan reformasi. Semua amanah dan anugerah atas negeri ini adalah hukum alam, sunatullah. Untuk menyelamatkan negeri ini dari krisis pandemi Covid 19, atau krisis apapaun harus totalitas benar benar melaksanakan semua amanah perjuangan pahlawan para pendiri bangsa atas tata kelola negeri ini.
Presiden Jokowi sudah bekerja mati Matian totalitas mengabdi untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, menyelamatkan negeri ini untuk keluar dari pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi yang ditimbulkan. Namun memprihatinkan tidak diikuti oleh sikap dan mental jajaran kementrian yang memiliki jiwa dan sikap seperti presiden Jokowi, semestinya jajaran kementrian harus memiliki kepekaan yang tinggi pada krisis, totalitas dan kerja super cepat. Yang ada kerja lambat, feodalistik, komunikasi yang buruk, tidak memiliki kepekaan pada krisis, yang penting punya jabatan dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pragmatis.
Oleh karena itu untuk efektifitas dan bekerja super cepat dalam situasi krisis pandemi Covid 19, sebaiknya Bapak Presiden Jokowi melakukan Resufle Jilid II mengganti jajajaran Kementrian yang lambat bekerja, tidak peka pada krisis dan buruk Komunikasi dengan rakyat, masih melanggengkan budaya feodalistik tidak melakukan reformasi birokrasi secara total. Diantaranya kementrian yang harus direshufle Menteri Koprasi dan UMKM, Menaker, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi Kominfo, dalam pers release yang disampaikan oleh Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 “PPJNA 98” yang ditandatangani oleh Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 dan Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98, diterima redaksi Selasa (09/02/2021).
Selanjutnya Sekjen PPJNA 98 mengatakan “Yang harus menjadi perhatian memohon Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Meneg BUMN serta Gubernur BI menegur keras perbankan yang lambat masih mempersulit rakyat, kalangan dunia usaha khususnya kalangan UMKM masih dipersulit mendapatkan akses permodalan. Perbankan masih berpihak pada kalangan usaha menengah ke atas, kredit perbankan masih hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha besar saja, perbankan harus ditegur keras. Semog Allah selalu melindungi seluruh negeri ini dan Allah memberikan kekuatan untuk mengakhiri pandemi Covid 19, pungkas Abdul Salam Nur Ahmad. (Prabu Santoaan Nusakerta)***